Tulungagung, 6 Februari 2024 -LGMI BANGKIT

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tulungagung (AMPUH) telah mengumumkan agenda demonstrasi yang akan dilaksanakan besok, tanggal 7 Februari 2024. Demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut kepastian hukum dalam berbagai aspek di daerah Tulungagung. Agenda demonstrasi AMPUH akan dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yakni Kejaksaan Negeri Tulungagung, DPRD Tulungagung, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung.

Kejaksaan Negeri Tulungagung

Dalam agenda di Kejaksaan Negeri Tulungagung, AMPUH akan menanyakan kejelasan terkait laporan masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka meminta agar pihak kejaksaan memberikan tanggapan yang jelas dan transparan terhadap laporan-laporan tersebut.

DPRD Tulungagung

Di DPRD Tulungagung, AMPUH akan menyoroti kinerja DPRD yang dinilai sering menolak untuk melakukan hearing dengan masyarakat. Mereka menilai hal ini sebagai ketidakpedulian DPRD terhadap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Selain itu, mereka juga akan membacakan daftar nama anggota DPRD yang diduga telah mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung

Di BPN Tulungagung, AMPUH akan meminta kepada kepala BPN untuk menunjukkan oknum yang disebutkan dalam pernyataannya di media online. Pernyataan tersebut menyebutkan adanya oknum LSM yang dianggap mengganggu dengan cara melakukan penekanan kepada sebagian kepala desa.

Mereka menegaskan bahwa tindakan seperti ini harus ditindaklanjuti secara tegas demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.Koordinator menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat Tulungagung terhadap kondisi hukum dan pemerintahan yang dinilai belum optimal. Dia juga menambahkan bahwa demonstrasi akan dilakukan secara damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Koordinator AMPUH mengajak seluruh masyarakat yang peduli terhadap masalah hukum dan pemerintahan untuk bergabung dalam aksi ini demi mencapai perubahan yang diharapkan.(**nyax)